Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

 Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah UNIIB Genteng

Krisis lingkungan global pada 2026 semakin serius, baik dari sisi dampak maupun kompleksitasnya. Pemanasan global akibat bahan bakar fosil masih menjadi isu utama, namun sering terhambat oleh politisasi. Padahal, data menunjukkan tekanan besar terhadap bumi: populasi satwa liar turun rata-rata 68% (1970–2016), sementara deforestasi menghilangkan hutan setara 300 lapangan sepak bola setiap jam. Produksi plastik melonjak dari 2 juta ton (1950) menjadi lebih dari 400 juta ton (2015), dengan 14 juta ton masuk ke laut setiap tahun dan diproyeksikan mencapai 29 juta ton pada 2040. Polusi udara menyebabkan 4,2–7 juta kematian per tahun.

Di sektor pangan, sepertiga makanan dunia (1,3 miliar ton) terbuang, meski 820 juta orang masih kelaparan. Sistem pangan menyumbang 26% emisi global, sementara 40% tanah telah terdegradasi. Krisis air juga mengancam, dengan 1,1 miliar orang kekurangan air bersih dan dua pertiga populasi dunia berisiko mengalami kelangkaan air pada 2025.

Sementara , kita sedang menyaksikan hadirnya berbagai kebijakan simbolik dari pemerintah daerah dalam merespons isu lingkungan, salah satunya ajakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersepeda ke kantor guna mengurangi emisi karbon. Secara sepintas, langkah ini terlihat baik dan menunjukkan kepedulian. Namun, jika dilihat lebih dalam, kebijakan seperti ini sering kali bersifat sesaat dan belum menyentuh akar persoalan. Krisis lingkungan yang kita hadapi jauh lebih kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak cukup dijawab melalui perubahan kosmetik, melainkan membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara berpikir masyarakat. Masalah lingkungan bukan hanya persoalan tindakan, tetapi berakar pada cara manusia memandang dan membangun relasinya dengan alam.

Selama ini, alam sering dipahami sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia—baik untuk pembangunan, investasi, maupun peningkatan pendapatan daerah. Cara berpikir ini tercermin dalam banyak kebijakan: hutan dilihat sebagai lahan produksi, laut sebagai sumber tangkapan tanpa batas, dan tanah sebagai komoditas ekonomi. Dalam kajian akademik, pendekatan ini dikenal sebagai utilitarian, namun secara sederhana dapat dipahami sebagai cara pandang “alam selama masih menguntungkan, maka boleh dimanfaatkan”.

Sebaliknya, praktik kehidupan masyarakat lokal dan adat menunjukkan cara pandang yang berbeda. Alam tidak hanya diposisikan sebagai sumber penghidupan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Terdapat nilai-nilai yang menekankan keseimbangan, saling menjaga, dan tanggung jawab antar generasi. Masyarakat tidak hanya mengambil, tetapi juga menjaga agar sumber daya tetap lestari. Hal ini tampak dalam praktik bertani yang menjaga kesuburan tanah, perlindungan sumber mata air, serta aturan adat dalam pemanfaatan hutan dan laut.

Dari sini, kita belajar bahwa keberlanjutan kehidupan tidak cukup hanya dengan mengurangi dampak, tetapi memerlukan perubahan cara berpikir—dari sekadar memanfaatkan menjadi merawat. Pertanyaannya bukan lagi “apa yang bisa kita ambil dari alam?”, tetapi “apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga alam tetap hidup?”. Pergeseran ini penting karena akan memengaruhi cara kebijakan dirancang dan dijalankan.

Menghadapi kompleksitas krisis lingkungan, kita tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga desain kelembagaan yang mampu mengintegrasikan berbagai sistem pengetahuan. Pengetahuan lokal sesungguhnya telah lama menyediakan contoh nyata gaya hidup yang menopang keberlanjutan. Namun, selama ini pengetahuan tersebut sering dipandang hanya sebagai pelengkap—sekadar data atau informasi yang diambil, lalu disesuaikan dengan kerangka sains modern. Kritik yang muncul menegaskan bahwa cara ini berisiko menghilangkan makna asli pengetahuan lokal, karena dipaksa masuk ke dalam kerangka yang tidak sepenuhnya sesuai.

Karena itu, diperlukan ruang bersama di tingkat daerah—ruang dialog dan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara setara: pemerintah, masyarakat desa, komunitas adat, akademisi, dan pelaku usaha. Dalam ruang ini, tidak ada satu perspektif yang paling dominan. Pengetahuan modern dan pengetahuan lokal berdialog secara sejajar, saling melengkapi tanpa harus saling meniadakan. Masyarakat adat tidak lagi diposisikan sebagai “informan”, tetapi sebagai ko-produsen pengetahuan dan aktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menuntut perubahan desain institusi yang mampu mengatasi ketimpangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok marjinal. Selain itu, ruang dialog ini harus mampu mengakomodasi perbedaan cara pandang yang mungkin tidak selalu sejalan, tanpa harus memaksakan penyatuan. Ragam sistem pengetahuan dapat berjalan berdampingan—“berbeda tetapi sejajar”—saling belajar tanpa kehilangan identitasnya.

Pengetahuan lokal tidak hanya memberi solusi teknis, tetapi juga membentuk etika hubungan manusia dengan alam—berbasis memberi, timbal balik, dan tanggung jawab. Berbeda dengan cara pandang modern yang melihat alam sebagai objek untuk dimanfaatkan, masyarakat adat memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dirawat. Sikap ini lahir dari rasa keterhubungan yang mendalam, bukan sekadar aturan. Karena itu, keberlanjutan perlu dimaknai ulang: bukan hanya untuk kesejahteraan manusia, tetapi keseimbangan seluruh kehidupan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kelembagaan seperti konsep common asset trust atau trustee local berupa musyawarah lingkungan, yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah bersama lintas generasi, dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Sinergi Kemenag dan Baznas Banyuwangi Hadirkan Layanan Masjid Ramah Pemudik Berbasis Inklusivitas

 BANYUWANGI (Lensa Banayuwangi) Inisiatif Program Masjid Ramah Pemudik yang digagas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menunjukkan penguatan melalui dukungan strategis dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam penyediaan sarana ibadah serta fasilitasi mobilitas bagi terapis tunanetra. Program ini secara resmi diluncurkan oleh Ipuk Fiestiandani menjelang Idulfitri sebagai bagian dari penguatan layanan keagamaan bagi masyarakat dalam momentum arus mudik.

Ketua Baznas Banyuwangi, Dwiyanto, menjelaskan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bentuk optimalisasi distribusi dana ZIS yang diarahkan tidak hanya pada aspek konsumtif, tetapi juga pelayanan publik berbasis masjid. Program ini diharapkan mampu memperluas manfaat zakat dalam mendukung kenyamanan musafir, sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pelayanan umat. Selain itu, Baznas juga tetap menjalankan program santunan sosial bagi kelompok rentan seperti anak yatim, lansia, dan masyarakat kurang mampu yang menjalani perawatan medis.

Implementasi program tampak nyata di Masjid Al Huda Bulusan yang berlokasi di jalur utama transportasi Ketapang–Gilimanuk. Masjid ini dikembangkan sebagai pusat layanan terpadu dengan menyediakan fasilitas istirahat, ibadah, serta layanan terapi pijat gratis yang dikelola oleh komunitas disabilitas.

Ketua Yayasan Lentera Insan (YALI), Nurhadi Windoyo, mengungkapkan bahwa layanan terapi dilaksanakan dalam dua sesi operasional, yaitu pukul 09.00–15.00 WIB dan 15.00–21.00 WIB. Setiap sesi melibatkan terapis laki-laki dan perempuan yang bekerja secara terjadwal. Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemudik, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan bagi penyandang tunanetra agar dapat berkontribusi aktif dalam pelayanan sosial.

Lebih lanjut, Nurhadi menekankan pentingnya mengubah perspektif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Ia menyatakan bahwa tunanetra memiliki kapasitas multidimensional dan tidak terbatas pada satu jenis profesi tertentu. Dalam konteks ini, keterlibatan mereka dalam layanan pijat merupakan bagian dari kontribusi sosial sekaligus ekspresi kemandirian.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Chaironi Hidayat, menyampaikan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis keagamaan. Ia menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan program, terutama dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik.

Dari hasil observasi di lapangan, layanan yang disediakan di masjid tersebut mendapatkan respons positif dari para pengguna. Pemudik merasakan manfaat langsung, baik dari segi kenyamanan fisik maupun ketenangan psikologis. Interaksi antara relawan, terapis, dan masyarakat juga mencerminkan nilai-nilai inklusivitas serta solidaritas sosial yang kuat.

Dengan demikian, Program Masjid Ramah Pemudik di Banyuwangi dapat dipandang sebagai model inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan dimensi keagamaan, sosial, dan kemanusiaan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara holistik.

Layanan Kesehatan Tetap Jalan Selama Libur Lebaran, Banyuwangi Siapkan Puskesmas dan Posko di Jalur Mudik

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Pemkab Banyuwangi menyediakan 10 pos kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi, meliputi dua terminal bus, bandara, satu stasiun (Ketapang) dan pelabuhan, masjid hingga di wilayah perbatasan selama arus mudik Lebaran 2026.

Pos kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat atau pemudik, pengemudi dan lainnya yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan itu dibuka pada 13-25 Maret 2026.

“Pada mudik lebaran tahun 2026 ini, disediakan pos kesehatan pada 10 titik, ditempatkan di kawasan yang banyak diakses warga. Kami juga sediakan di wilayah perbatasan seperti di Kalibaru, wongsorejo, hingga Paltuding Ijen,” kata Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono , Senin (16/3/2026).

Mujiono menyebutkan 10 lokasi itu, yakni Terminal Rogojampi, Terminal Gambiran, Pelabuhan Ketapang, Stasiun Ketapang, Bandara Banyuwangi, hingga di pusat Kecamatan Genteng.  

“Selain itu di Masjid Baiturrohman Kalibaru, RTH Kalibaru, Taman Sritanjung posko gabungan bersama Polresta, juga Paltuding Ijen juga kami tempatkan pos kesehatan,” jelasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat menambahkan layanan kesehatan yang disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pertolongan pertama kegawatdaruratan, stabilisasi pasien sebelum rujukan, serta rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. 

“Tenaga kesehatan yang bertugas berasal dari rumah sakit, puskesmas, klinik di Banyuwangi,” terang Amir.

Selain  layanan kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu, Banyuwangi juga menyiagakan  13 UGD rumah sakit dan 18 puskesmas rawat inap yang tetap siaga selama 24 jam. “Sehingga penanganan kegawatdaruratan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses pelayanan kesehatan selama periode libur, Dinas Kesehatan juga membuka 13 Puskesmas Rawat Jalan Siaga pada hari libur dengan jam pelayanan pukul 08.00–14.00 WIB.

“Melalui langkah ini, Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk memastikan bahwa selama periode arus mudik dan libur Lebaran, masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan responsif, serta mampu mengantisipasi berbagai potensi kejadian kegawatdaruratan di jalur perjalanan maupun di lingkungan masyarakat,” ungkap Amir. (*)

Jelang Lebaran, 211 Ribu Warga Banyuwangi Terima Bansos Pangan

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Sebanyak 211.782 warga Banyuwangi yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) telah menerima bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Penyaluran bulan Maret ini merupakan tahap pertama di tahun 2026. Masing-masing keluarga penerima bantuan pangan (PBP) akan mendapatkan bantuan berupa 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng untuk per bulan alokasi.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono sempat meninjau secara langsung proses pendistribusian bansos pangan di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi pada SSenin (16/3/2026). Ia berharap bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.

“Bantuan ini harapannya tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur keluarga, tetapi juga meminimalkan dampak fluktuasi harga di pasaran. Ini sangat berarti bagi masyarakat, terutama keluarga prasejahtera,” kata Mujiono. 

Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB), Puguh Setyo W, menjelaskan penyaluran kali ini adalah rapelan untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret.

“Karena ini rapelan dua bulan, maka masing-masing PBP akan menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” kata Puguh, Selasa (17/3/2026).

Di Banyuwangi, bansos pangan didistribusikan melalui Bulog Kantor Cabang Banyuwangi kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Dikatakan Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, proses distribusi bantuan pangan sudah dimulai sejak 16 Maret dan diperkirakan rampung pada 30 April mendatang.

“Bantuan sudah kami salurkan sejak 16 Maret di beberapa kelurahan di Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya menyusul ke desa/kelurahan di kecamatan yang lain. Kami target 30 April bisa tuntas semua,” ujarnya.

Penyaluran bansos dilakukan berbasis desa/kelurahan. Calon penerima bantuan cukup hadir ke balai desa/kelurahan setempat sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan undangan.

“Kalau lansia atau sakit dan tidak bisa hadir, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga lain dengan tetap menunjukkan dokumen lengkap seperti KTP dan KK,” kata Dwiana. (*)

Kapolresta Banyuwangi Tinjau Arus Lalu Lintas di ASDP Ketapang, Pastikan Jalur Jawa-Bali Tetap Lancar

BANYUWANGI (Lentera Sastra)  Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., melaksanakan pengecekan langsung ke Pos Pengamanan (Pos Pam) ASDP Ketapang pada Selasa (17/03/2026). Langkah ini dilakukan untuk memantau efektivitas pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas kendaraan yang keluar masuk melalui pelabuhan penyeberangan tersebut.

Dalam kunjungannya, Kombes Pol Dr. Rofiq memeriksa kesiapsiagaan personel serta koordinasi antarinstansi di pelabuhan. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, volume kendaraan yang menuju maupun keluar dari Pulau Bali menunjukkan intensitas yang tinggi, namun tetap dalam kondisi padat lancar.

"Kami memastikan bahwa seluruh personel di Pos Pam Ketapang sigap dalam mengatur ritme kendaraan. Meski ada peningkatan volume, aliran kendaraan dari gerbang masuk hingga area parkir siap muat di dermaga terpantau bergerak konsisten tanpa hambatan berarti," ujar Kombes Pol Dr. Rofiq di lokasi.

Di sela-sela pengecekan, Kapolresta Banyuwangi memberikan pesan khusus bagi para pengguna jalan dan jasa penyeberangan "Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan menyeberang agar tetap waspada dan mengedepankan etika berkendara. Mengingat kondisi lalu lintas yang padat lancar, kami harap pengendara tetap sabar dalam antrean dan mengikuti instruksi petugas di lapangan. Pastikan dokumen perjalanan dan tiket ferry sudah siap sebelum memasuki pelabuhan demi kenyamanan bersama."(*)

Banyuwangi Siapkan 48 Masjid Ramah Pemudik

Banyuwangi (Lentera Sastra) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan  didukung Baznas Banyuwangi menyiapkan 48 masjid di berbagai titik lokasi di ruas jalan nasional dan provinsi maupun destinasi wisata jalur pemudik untuk memudahkan para pemudik selama arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah.

"Dengan adanya masjid ramah pemudik, kami berharap para pemudik dapat merasa nyaman dan aman selama perjalanan," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat Lounching Masjid Ramah Pemudik di Masjid Al Huda,Kelurahan Bulusan yang berbatasan dengan Desa Ketapang- Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (17/03/2026)

Masjid-masjid yang terlibat dalam program ini akan membuka akses selama 24 jam dan menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik, seperti area istirahat, tempat ibadah, fasilitas toilet yang bersih,, serta pengamanan di lingkungan masjid dan area parkir. Selain itu, tersedia pula ruang layanan kesehatan didukung puskesmas dan plus ada fasilitas pijat gratis di spot tertentu, serta penyediaan air minum hingga  kopi maupun teh dan makanan ringan gratis hingga menu berbuka. 

"Masjid memang pusat peradaban sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah rutin, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas seperti untuk mengkaji dan diskusi ragam topik kehidupan," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani yang didampingi Ketua Baznas Drs. Dwi Yanto, M. Pd. 

Kepala Kemenag Banyuwangi Dr. H  Chaeroni Hidayat, MM mengatakan bahwa Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang terbanyak di Jawa Timur dalam menyiapkan masjid ramah pemudik. "Kami berterima kasih atas kolaborasi yang baik antara pemkab, Baznas, dan semua yang terlibat jadi ladang amal sholeh kita semua," kata Chaeroni yang alumni Ponpes Nurul Jadid Paiton yang tandai inovasi ini dengan santunan yatim dan sembako ke nenek dhuafa serta simbolis berikan bantuan peralatan ke Masjid yang ikut program dan Yayasan Aura Lentera yang koordinir pemijat tunanetra dan difabel lainnya.

Dinkes Banyuwangi Gelar Bimtek Penanganan Gawat Darurat bagi Takmir Masjid Ramah Pemudik

BANYUWANGI –(Warta Blambangan) Menjelang arus mudik Idulfitri 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD) Awam bagi pengurus Masjid Ramah Pemudik. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (17/3/2026) ini diikuti oleh 48 takmir masjid yang telah ditetapkan sebagai Masjid Ramah Pemudik oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, serta aparatur sipil negara pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas takmir masjid dalam memberikan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan yang mungkin dialami pemudik.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat kolaborasi antara pengurus masjid dan tenaga kesehatan, sehingga takmir masjid memiliki pengetahuan dasar dalam memberikan pertolongan awal sebelum petugas medis tiba di lokasi,” ujar Amir.

Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan praktis dalam penanganan kondisi darurat di lingkungan masjid yang menjadi titik singgah pemudik. Materi yang diberikan meliputi prinsip dasar PPGD, antara lain memastikan keamanan lokasi, memeriksa kesadaran dan pernapasan korban, serta segera menghubungi layanan bantuan medis.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman terkait akses layanan kegawatdaruratan melalui Public Safety Center 119 yang terhubung langsung dengan ambulans dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Takmir masjid juga dibekali keterampilan pertolongan dasar, seperti bantuan hidup dasar melalui kompresi dada (CPR) pada kasus henti jantung, penanganan korban tersedak, penanganan perdarahan, serta pertolongan pada korban pingsan.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan layanan kesehatan, setiap Masjid Ramah Pemudik juga diwajibkan menyediakan kotak pertolongan pertama (P3K) dengan perlengkapan yang memadai. Perlengkapan tersebut meliputi obat luar seperti minyak kayu putih, minyak tawon, dan balsam; perlengkapan perawatan luka seperti kasa steril, antiseptik, cairan pembersih luka, plester, dan perban; serta obat-obatan dasar seperti obat lambung dan parasetamol.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Kementerian Agama berharap masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah dan istirahat bagi pemudik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai titik layanan pertolongan pertama yang mendukung keselamatan masyarakat selama periode arus mudik Lebaran.