Pengurus Pemuda Katolik Banyuwangi Periode 2025–2028 Resmi Dikukuhkan

Banyuwangi (Lensa Banyuwangi) Pengurus Komisariat Cabang Kabupaten Banyuwangi periode 2025–2028 resmi dikukuhkan dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula . Dalam pengukuhan tersebut, ditetapkan sebagai ketua untuk memimpin organisasi selama tiga tahun ke depan. 

Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri sejumlah pejabat serta tokoh lintas organisasi. Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi , Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuar Bramudya, serta Purwowidodo Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi .

Dalam sambutannya, Agustinus Iwan Sanjaya menegaskan pentingnya kehadiran seorang Romo Moderator dalam mendampingi perjalanan organisasi. Menurutnya, peran moderator sangat dibutuhkan sebagai pembimbing iman bagi para anggota Pemuda Katolik, sehingga gerak organisasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual.

“Kami sebagai Pemuda Katolik membutuhkan bimbingan iman yang dilakukan oleh moderator. Dengan demikian, langkah organisasi akan lebih terarah dan selaras dengan nilai-nilai gereja,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai organisasi kepemudaan lintas agama dan latar belakang di Banyuwangi, seperti (GMNI), (HMI), serta organisasi kepemudaan lainnya. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk nyata semangat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Banyuwangi.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran Pemuda Katolik dalam membangun sinergi lintas sektor, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memperkuat nilai kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi.

Pelapak Baru Tanpa Pemberitahuan, Keramaian BCM Taman Blambangan Perlu Penataan Ulang

Banyuwangi, (Lensa Banyuwangi) Keramaian (BCM) di kian meningkat seiring bertambahnya jumlah pelapak baru. Namun, kehadiran sejumlah pedagang tanpa pemberitahuan kepada paguyuban setempat memunculkan persoalan dalam penataan area, terutama di jalur trotoar. 

Ketua Paguyuban BCM Taman Blambangan, , mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menerima informasi terkait masuknya pelapak baru tersebut. Ia menegaskan bahwa paguyuban pada dasarnya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, selama tetap menjalin komunikasi demi menjaga ketertiban.

“Kami tidak mempermasalahkan adanya pelapak baru. Namun, jika datang tanpa pemberitahuan, tentu menyulitkan dalam pengaturan lapak. Padahal kami sudah memiliki sistem penataan agar semua bisa tertib dan nyaman,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini BCM dikelola dengan sistem zonasi berbasis paguyuban yang mengatur jenis usaha dan penempatan lapak. Tanpa koordinasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan yang dapat berdampak pada kenyamanan pengunjung.

Sementara itu, beberapa pelapak baru mengaku sebelumnya berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani pada waktu yang sama. Karena sepinya pembeli, mereka memilih berpindah ke Taman Blambangan yang dinilai lebih ramai dan memiliki potensi pasar yang lebih baik.

“Kami pindah ke sini karena di tempat lama sepi. Di sini terlihat lebih hidup, jadi kami berharap bisa mendapatkan pembeli lebih banyak,” ungkap salah satu pedagang.

Rachmat berharap para pelapak baru segera berkoordinasi dengan paguyuban agar keberadaan mereka dapat diakomodasi secara tertib. Ia menekankan bahwa keterbukaan tetap dijaga, selama diiringi dengan kesadaran untuk mengikuti aturan bersama.

“Kalau semua saling koordinasi, penataan akan lebih mudah. Dampaknya juga baik bagi semua pihak, baik pedagang maupun pengunjung,” pungkasnya.

Meningkatnya jumlah pelapak di BCM menunjukkan geliat ekonomi kreatif masyarakat Banyuwangi. Namun demikian, kolaborasi dan kedisiplinan tetap menjadi kunci agar kawasan ini tetap tertata, nyaman, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

 Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah UNIIB Genteng

Krisis lingkungan global pada 2026 semakin serius, baik dari sisi dampak maupun kompleksitasnya. Pemanasan global akibat bahan bakar fosil masih menjadi isu utama, namun sering terhambat oleh politisasi. Padahal, data menunjukkan tekanan besar terhadap bumi: populasi satwa liar turun rata-rata 68% (1970–2016), sementara deforestasi menghilangkan hutan setara 300 lapangan sepak bola setiap jam. Produksi plastik melonjak dari 2 juta ton (1950) menjadi lebih dari 400 juta ton (2015), dengan 14 juta ton masuk ke laut setiap tahun dan diproyeksikan mencapai 29 juta ton pada 2040. Polusi udara menyebabkan 4,2–7 juta kematian per tahun.

Di sektor pangan, sepertiga makanan dunia (1,3 miliar ton) terbuang, meski 820 juta orang masih kelaparan. Sistem pangan menyumbang 26% emisi global, sementara 40% tanah telah terdegradasi. Krisis air juga mengancam, dengan 1,1 miliar orang kekurangan air bersih dan dua pertiga populasi dunia berisiko mengalami kelangkaan air pada 2025. 

Sementara , kita sedang menyaksikan hadirnya berbagai kebijakan simbolik dari pemerintah daerah dalam merespons isu lingkungan, salah satunya ajakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersepeda ke kantor guna mengurangi emisi karbon. Secara sepintas, langkah ini terlihat baik dan menunjukkan kepedulian. Namun, jika dilihat lebih dalam, kebijakan seperti ini sering kali bersifat sesaat dan belum menyentuh akar persoalan. Krisis lingkungan yang kita hadapi jauh lebih kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak cukup dijawab melalui perubahan kosmetik, melainkan membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara berpikir masyarakat. Masalah lingkungan bukan hanya persoalan tindakan, tetapi berakar pada cara manusia memandang dan membangun relasinya dengan alam.

Selama ini, alam sering dipahami sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia—baik untuk pembangunan, investasi, maupun peningkatan pendapatan daerah. Cara berpikir ini tercermin dalam banyak kebijakan: hutan dilihat sebagai lahan produksi, laut sebagai sumber tangkapan tanpa batas, dan tanah sebagai komoditas ekonomi. Dalam kajian akademik, pendekatan ini dikenal sebagai utilitarian, namun secara sederhana dapat dipahami sebagai cara pandang “alam selama masih menguntungkan, maka boleh dimanfaatkan”.

Sebaliknya, praktik kehidupan masyarakat lokal dan adat menunjukkan cara pandang yang berbeda. Alam tidak hanya diposisikan sebagai sumber penghidupan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Terdapat nilai-nilai yang menekankan keseimbangan, saling menjaga, dan tanggung jawab antar generasi. Masyarakat tidak hanya mengambil, tetapi juga menjaga agar sumber daya tetap lestari. Hal ini tampak dalam praktik bertani yang menjaga kesuburan tanah, perlindungan sumber mata air, serta aturan adat dalam pemanfaatan hutan dan laut.

Dari sini, kita belajar bahwa keberlanjutan kehidupan tidak cukup hanya dengan mengurangi dampak, tetapi memerlukan perubahan cara berpikir—dari sekadar memanfaatkan menjadi merawat. Pertanyaannya bukan lagi “apa yang bisa kita ambil dari alam?”, tetapi “apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga alam tetap hidup?”. Pergeseran ini penting karena akan memengaruhi cara kebijakan dirancang dan dijalankan.

Menghadapi kompleksitas krisis lingkungan, kita tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga desain kelembagaan yang mampu mengintegrasikan berbagai sistem pengetahuan. Pengetahuan lokal sesungguhnya telah lama menyediakan contoh nyata gaya hidup yang menopang keberlanjutan. Namun, selama ini pengetahuan tersebut sering dipandang hanya sebagai pelengkap—sekadar data atau informasi yang diambil, lalu disesuaikan dengan kerangka sains modern. Kritik yang muncul menegaskan bahwa cara ini berisiko menghilangkan makna asli pengetahuan lokal, karena dipaksa masuk ke dalam kerangka yang tidak sepenuhnya sesuai.

Karena itu, diperlukan ruang bersama di tingkat daerah—ruang dialog dan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara setara: pemerintah, masyarakat desa, komunitas adat, akademisi, dan pelaku usaha. Dalam ruang ini, tidak ada satu perspektif yang paling dominan. Pengetahuan modern dan pengetahuan lokal berdialog secara sejajar, saling melengkapi tanpa harus saling meniadakan. Masyarakat adat tidak lagi diposisikan sebagai “informan”, tetapi sebagai ko-produsen pengetahuan dan aktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menuntut perubahan desain institusi yang mampu mengatasi ketimpangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok marjinal. Selain itu, ruang dialog ini harus mampu mengakomodasi perbedaan cara pandang yang mungkin tidak selalu sejalan, tanpa harus memaksakan penyatuan. Ragam sistem pengetahuan dapat berjalan berdampingan—“berbeda tetapi sejajar”—saling belajar tanpa kehilangan identitasnya.

Pengetahuan lokal tidak hanya memberi solusi teknis, tetapi juga membentuk etika hubungan manusia dengan alam—berbasis memberi, timbal balik, dan tanggung jawab. Berbeda dengan cara pandang modern yang melihat alam sebagai objek untuk dimanfaatkan, masyarakat adat memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dirawat. Sikap ini lahir dari rasa keterhubungan yang mendalam, bukan sekadar aturan. Karena itu, keberlanjutan perlu dimaknai ulang: bukan hanya untuk kesejahteraan manusia, tetapi keseimbangan seluruh kehidupan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kelembagaan seperti konsep common asset trust atau trustee local berupa musyawarah lingkungan, yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah bersama lintas generasi, dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Bupati Banyuwangi Dorong Penguatan Sinergi Kemenag se-Jatim untuk Layanan Publik Inklusif

BANYUWANGI (Lensa Banyuwangi ( Bupati Ipuk Fiestiandani menghadiri pertemuan silaturahmi Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Forum ini dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi guna memperkuat kerja sama antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan sosial.b

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Chairani Hidayat. Para pimpinan Kemenag dari berbagai daerah di Jawa Timur turut hadir dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya, Akhmad Sruji Bahtiar menyampaikan penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terus mendukung penguatan kelembagaan Kementerian Agama. Ia menilai penyerahan aset berupa tanah hak pakai dari pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam menunjang peningkatan layanan keagamaan kepada masyarakat.

Sementara itu, Chairani Hidayat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah telah memberikan dampak nyata terhadap keberhasilan berbagai program, khususnya di bidang pendidikan keagamaan, pembinaan umat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam arahannya, Ipuk Fiestiandani menekankan bahwa seluruh anak didik, baik yang berada di sekolah umum maupun madrasah, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Ia mengingatkan agar tidak ada dikotomi dalam dunia pendidikan.

“Anak-anak kita adalah generasi Banyuwangi. Mereka harus mendapatkan perhatian yang sama tanpa membedakan latar pendidikan,” tegasnya.

Ipuk juga mengajak seluruh pihak untuk terus menguatkan semangat kolaborasi melalui konsep “gandeng bareng” sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menilai keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa kesinambungan kerja sama yang telah terbangun perlu dijaga dan diperluas agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi turut memberikan apresiasi atas peran aktif Kementerian Agama dalam mendukung program-program prioritas daerah, seperti pengendalian angka perceraian dan pencegahan pernikahan usia dini, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menutup sambutannya, Ipuk menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta atas kepercayaan menjadikan Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan. Ia berharap pertemuan ini semakin memperkokoh sinergi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan.

Lantunan Puisi Kemanusiaan: Doa Para Penyair Banyuwangi untuk Kedamaian Dunia

BANYUWANGI, (Warta Blambangan) Dari kejauhan bumi Timur Tengah, kabar duka terus berembus, membawa getir yang tak hanya mengoyak tanah yang dilanda konflik, tetapi juga mengguncang rasa kemanusiaan umat manusia. Di tengah gemuruh perang yang kian menajamkan luka, para penyair di Banyuwangi memilih jalan yang teduh: menadahkan kata sebagai doa, merangkai puisi sebagai ikhtiar spiritual untuk mengetuk langit.

Sebagai wujud kepedulian dan panggilan nurani, komunitas penyair Banyuwangi akan menggelar kegiatan bertajuk “Lantunan Puisi Kemanusiaan” pada Selasa, 14 April 2026 pukul 14.00 WIB di Langgar Art Banyuwangi. Sebuah ruang sederhana yang akan menjadi saksi, bagaimana kata-kata dilahirkan bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dipanjatkan.

Perhelatan ini menghadirkan berbagai elemen lintas komunitas, di antaranya Lentera Sastra Banyuwangi, Forum 28, IPNU-IPPNU Banyuwangi, Komite Bahasa dan Sastra Dewan Kesenian Blambangan (DKB), serta HISKI Komisariat Banyuwangi. Mereka berhimpun dalam satu niat: menyulam doa bersama, agar dunia kembali menemukan damainya.

Ketua panitia, Ayung Notonegoro, menyampaikan bahwa kegiatan ini lahir dari kegelisahan batin yang tak lagi mampu dibungkam oleh diam.

“Ini adalah ikhtiar kecil kami. Ketika tangan tak mampu menjangkau medan konflik, maka doa dan kata adalah jalan yang kami tempuh. Semoga lantunan puisi ini sampai sebagai munajat bagi perdamaian dunia,” tuturnya dengan penuh harap.

Sementara itu, Ketua Lentera Sastra Banyuwangi, Syafaat, memaknai puisi sebagai suara hati yang dapat menjelma doa, bahkan menjadi zikir yang mengalir dalam kesunyian.

“Puisi adalah jalan pulang bagi nurani. Ia mengajarkan kita untuk merasakan luka sesama, dan dari sanalah lahir doa-doa yang tulus. Kami percaya, setiap bait yang dibacakan adalah harapan yang diangkat ke langit,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perang tidak pernah melahirkan kemenangan sejati, melainkan hanya menyisakan kehancuran dan duka yang berkepanjangan. Bahkan, para penjaga perdamaian dunia yang mengemban amanah kemanusiaan pun tak luput dari risiko gugur di medan tugas.

Melalui kegiatan ini, para penyair Banyuwangi ingin mengirimkan pesan yang bening: bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak amarah, melainkan lebih banyak kasih dan kebijaksanaan. Bahwa setiap bangsa berhak hidup dalam damai, tanpa bayang-bayang kekerasan dan keserakahan kekuasaan.

Di Langgar Art nanti, puisi-puisi akan dilantunkan bukan sekadar sebagai karya, melainkan sebagai doa yang bergetar. Sebab selama kata masih mampu mengetuk hati, dan doa masih terangkat ke langit, harapan akan perdamaian tidak akan pernah benar-benar padam.

PCNU Banyuwangi 2026–2031 Resmi Dilantik, Ini Susunannya Lengkap

 BANYUWANGI (Warta Blambangan) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi masa khidmat 2026–2031 resmi dilantik oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sabtu (4/4/2026), di GOR Pondok Pesantren Minhajut Thullab, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar.

Dalam kepengurusan baru tersebut, KH Fachruddin Mannan ditetapkan sebagai Rais Syuriyah, sementara Ahmad Turmudi menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi., inilah Susunan PC-NU Banyuwangi Periode 2026 - 2031  

Pelantikan dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kiai, organisasi masyarakat Islam, kalangan pengusaha, pimpinan partai politik, hingga kepala organisasi perangkat daerah. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani serta mantan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Dari jajaran PBNU, hadir KH Muhib Aman Ali. Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur diwakili oleh KH Misbahul Munir dan KH Muh Balya Firjaun Barlaman.

Rais Syuriyah PCNU Banyuwangi KH Fachruddin Mannan menegaskan komitmen organisasinya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong kemajuan Banyuwangi, terutama dalam pembangunan, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelantikan ini menjadi momentum awal bagi kepengurusan PCNU Banyuwangi periode 2026–2031 untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperluas peran organisasi dalam pembangunan daerah.

Muscab VI PKB Banyuwangi Diwarnai Dinamika, KH Moh Ali Masuk Bursa Calon Ketua Dewan Tanfidz

BANYUWANGI (Warta Blambangan) Musyawarah Cabang (Muscab) VI DPC Partai Kebangkitan Bangsa Banyuwangi yang digelar di Hotel Santika, Minggu (5/4/2026), berlangsung penuh dinamika. Forum tertinggi di tingkat cabang ini menjadi arena konsolidasi sekaligus penentu arah kepemimpinan PKB Banyuwangi untuk lima tahun mendatang.

Puncak dinamika terjadi saat peserta Muscab menambahkan satu nama kandidat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Banyuwangi, KH Moh Ali Makki Zaini, ke dalam daftar calon sementara yang sebelumnya berjumlah tujuh. Penambahan ini disetujui pimpinan sidang pleno yang dipimpin Dr. Hj. Anggia Erma Rini, sehingga total kandidat menjadi delapan orang.

Sejak pagi, agenda Muscab berjalan tertib dengan sidang pleno yang membahas laporan pertanggungjawaban pengurus, program kerja, serta teknis penjaringan calon Ketua Dewan Tanfidz. Suasana serius namun tetap hangat dengan semangat kebersamaan para kader.

Forum ini mendapat perhatian besar dari tingkat pusat. Beberapa tokoh nasional PKB hadir, antara lain Dr. Hj. Anggia Erma Rini yang menekankan pentingnya soliditas partai, H. Badrut Tamam yang mengingatkan konsistensi kerja politik di daerah, serta H. M. Nasim Khan yang menegaskan strategisnya Banyuwangi bagi PKB di kawasan tapal kuda Jawa Timur.

Dari unsur lokal, Muscab dihadiri jajaran legislatif, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Banyuwangi, termasuk Ketua Tanfidziyah PCNU Ahmad Turmudzi, menegaskan sinergi politik-kultural tetap menjadi ciri PKB. Semua elemen pengurus DPC dan DPAC se-Banyuwangi juga hadir aktif, termasuk Dewan Syura yang dipimpin KH Abdul Ghoffar LZ dan Ketua Dewan Tanfidz Nur Faizin.

KH Moh Ali Makki menjadi sorotan karena dukungan kuat dari kader tingkat kecamatan, menandakan aspirasi akar rumput yang menginginkan kepemimpinan yang mampu memperkuat basis kultural sekaligus soliditas partai.

Muscab VI PKB Banyuwangi bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan arena strategis yang menentukan arah partai. Kini, seluruh kader menanti hasil akhir Muscab untuk melihat siapa yang akan memimpin PKB Banyuwangi dan membawa partai melangkah lebih kuat dalam lima tahun ke depan.