Dari Kebaya ke Kesadaran Kritis menuju Kesalehan Sosial

 Dari Kebaya ke Kesadaran Kritis menuju Kesalehan Sosial

Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah – Ketua YPM NU Banyuwangi

“Kau tanyakan kepadaku, bagaimana keadaanku di antara empat dinding tebal itu. Kau tentu pikir tentang sebuah sel atau semacamnya. Tidak, Stella, penjaraku adalah sebuah rumah besar, dengan perkarangan luas, tapi sebuah pagar tembok tinggi mengelilinginya, dan pagar itulah yang mengurung aku.” (Toer, 2018: 67)

Penggalan surat Kartini tersebut menghadirkan ironi yang tetap relevan hingga hari ini: keterbatasan tidak selalu tampak sebagai penderitaan yang kasar, melainkan bisa hadir dalam kemapanan yang rapi dan “layak”. Rumah besar itu bukan sekadar ruang fisik, tetapi simbol dari sistem sosial yang membatasi tanpa terlihat menindas. Jika pada masa Kartini tembok itu berupa adat pingitan dan struktur feodal, maka di era global dan digital, “tembok-tembok” baru justru hadir dalam bentuk yang lebih halus—tak kasat mata, tetapi bekerja dalam kesadaran.

Perayaan Hari Kartini dengan simbol kebaya yang terus direproduksi setiap tahun dapat dibaca sebagai bagian dari bagaimana masyarakat memaknai perempuan. Ia penting sebagai penanda sejarah, tetapi juga berpotensi menjadi ruang normalisasi baru ketika makna perempuan direduksi pada estetika dan kepantasan. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui produksi norma yang diterima sebagai kebenaran bersama. Hari ini, norma itu tidak hanya dibentuk oleh keluarga atau negara, tetapi juga oleh algoritma, media sosial, dan industri budaya global.

Di era digital, perempuan tidak lagi dipingit dalam ruang domestik, tetapi seringkali “dipingit” dalam ekspektasi tak terlihat: standar kecantikan yang dikonstruksi media, tuntutan untuk selalu tampil sempurna, hingga tekanan untuk memenuhi peran ganda tanpa ruang negosiasi yang adil. Media sosial, yang semula dianggap membuka ruang ekspresi, justru kerap menjadi arena disiplin baru—di mana tubuh, pilihan hidup, bahkan suara perempuan dinilai, dibandingkan, dan dikontrol secara kolektif. Dalam konteks ini, kebebasan akses tidak otomatis melahirkan kemerdekaan; ia bisa menjadi bentuk baru dari keterikatan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hambatan perempuan hari ini tidak lagi semata soal akses pendidikan atau ruang publik, tetapi juga soal kemampuan untuk membangun kesadaran di tengah banjir informasi. Kartini pada masanya menggunakan surat sebagai medium untuk melawan—membangun diskursus tandingan terhadap norma yang mengekang. Hari ini, ruang itu terbuka jauh lebih luas, tetapi juga jauh lebih bising. Tanpa kesadaran kritis, perempuan justru berisiko menjadi konsumen pasif dari nilai-nilai yang terus direproduksi tanpa disadari.

Di sinilah pentingnya memaknai kesadaran kritis sebagai bentuk kesalehan sosial. Kesalehan tidak lagi hanya dipahami sebagai kepatuhan individual, tetapi sebagai kepekaan terhadap struktur ketidakadilan dan keberanian untuk tidak tunduk pada normalisasi yang mengekang. Kesadaran kritis memungkinkan perempuan membaca realitas secara lebih utuh—memilah mana nilai yang membebaskan dan mana yang justru membatasi dalam wajah yang tampak modern.

Namun, realitas juga menunjukkan bahwa akses terhadap kesadaran ini tidak merata. Perempuan di wilayah pedesaan, kelompok marjinal, atau mereka yang terjebak dalam tekanan ekonomi, seringkali masih berhadapan dengan “tembok-tembok” lama sekaligus baru. Di satu sisi, mereka menghadapi keterbatasan struktural seperti pendidikan dan akses informasi; di sisi lain, mereka juga terpapar pada arus global yang tidak selalu berpihak. Di sinilah tantangan kelembagaan menjadi penting—bagaimana pendidikan, kebijakan, dan gerakan sosial mampu menjembatani kesenjangan ini, agar kesadaran tidak menjadi privilese, tetapi menjadi hak yang hidup.

Maka, dari tradisi kebaya menuju kesadaran kritis bukanlah upaya menanggalkan simbol, melainkan menghidupkan makna. Kebaya tidak berhenti sebagai pakaian seremonial, tetapi menjadi pengingat akan sejarah keterbatasan yang pernah—dan dalam bentuk tertentu masih—dialami perempuan. Dari sana, perayaan Kartini dapat bergeser dari sekadar ritual menuju refleksi sosial yang lebih dalam.

Kartini tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga cara berpikir. Ia menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu hadir dalam bentuk besar, melainkan bisa tumbuh dari kesadaran yang perlahan menggeser batas. Di era digital yang serba cepat ini, kesadaran kritis menjadi bentuk perjuangan yang paling mendasar—dan dalam konteks sosial, ia menjelma sebagai kesalehan: sebuah upaya untuk tetap adil, reflektif, dan merdeka di tengah relasi kuasa yang terus berubah.

 

Sastrawan Kemenag Banyuwangi Hadirkan Suara Damai di Rubaiyat Hormuz

BANYUWANGI, (Warta Blambangan) Keikutsertaan para sastrawan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mewarnai perhelatan sastra bertajuk “Rubaiyat Hormuz: Lantunan Puisi Kemanusiaan dari Bumi Blambangan” yang digelar di Langgar Art, Jalan Ikan Wijinongko, Perum Griya Wiyata B.50, Banyuwangi, Selasa (14/4/2026). Sejumlah pegiat sastra dari lingkungan Kemenag turut hadir dan membacakan puisi, di antaranya Ketua Lentera Sastra Banyuwangi Syafaat, Penyelenggara Bimas Katolik Purwowidodo, Kepala MTsN 2 Banyuwangi Dr. Uswatun Hasanah, Kepala MTsN 12 Banyuwangi Herny Nilawati, Pengawas Madrasah St. Muanifah, serta pegiat sastra dari MAN 1 Banyuwangi sekaligus peraih Sastratama, Nur Khofifah. Kehadiran mereka menjadi bentuk respons atas konflik di kawasan Selat Hormuz yang berdampak luas bagi dunia.

Kegiatan ini diprakarsai oleh MWC-NU Kecamatan Banyuwangi bersama Lentera Sastra Banyuwangi, Komite Bahasa dan Sastra Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Banyuwangi, IPNU-IPPNU Banyuwangi, Forum 28, serta komunitas Mocoan Wadon Lontar Yusuf. Kolaborasi lintas komunitas ini menghadirkan ruang refleksi bersama melalui puisi dan sastra sebagai medium suara kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut juga dilantunkan Mocoan Lontar Yusuf, sebuah tradisi sastra yang sebagian kisahnya diambil dari perjalanan Nabi Yusuf.

Sejumlah tokoh seni dan budaya Banyuwangi tampak hadir dan ambil bagian dalam pembacaan puisi. Di antaranya Hasan Basri selaku Ketua DKB Banyuwangi, sastrawan Fatah Yasin Nor, Aekanu Hariyono dari Killing Osing Banyuwangi, serta Muttafaqurrohmah dari Forum 28 yang juga dosen di Untag dan ISI Kampus B Banyuwangi bersama para mahasiswanya.

Kehadiran lintas elemen juga terlihat dari partisipasi pengurus Muslimat NU dan ISNU Banyuwangi. Purwowidodo pun turut membacakan puisi, menegaskan bahwa suara kemanusiaan melampaui sekat-sekat identitas.

Menariknya, Diah Fitriani, owner Klinik KDS Rogojampi, juga hadir dan menyampaikan harapannya melalui bahasa sastra. Ia menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi pengingat bahwa perdamaian adalah kebutuhan bersama, dan para pemimpin dunia diharapkan dijauhkan dari ambisi menguasai bangsa lain yang berdaulat. Sejumlah pengurus Muslimat NU dan ISNU Banyuwangi juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut.

Konflik di Selat Hormuz sendiri dipandang sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global. Jalur tersebut merupakan salah satu rute distribusi minyak paling vital di dunia, dengan sekitar 20 juta barel minyak—setara 20 persen konsumsi global—melintasinya setiap hari. Ketegangan atau penutupan jalur ini berpotensi mengguncang perekonomian dunia secara luas.

Puisi-puisi yang dilantunkan dalam acara tersebut sebagian besar menggambarkan kondisi terkini di Selat Hormuz—tentang kecemasan, kehilangan, dan harapan yang terombang-ambing di tengah konflik. Dalam nuansa religius dan reflektif, beberapa pembacaan juga mengaitkan situasi tersebut dengan sejarah peperangan di masa awal Islam, seperti Perang Badar dan Perang Khandaq, di mana ketimpangan kekuatan tidak selalu menjadi penentu akhir.

Melalui lantunan kata dan makna, “Rubaiyat Hormuz” menjadi lebih dari sekadar acara sastra. Ia menjelma sebagai doa yang hidup, sebagai suara sunyi dari Banyuwangi untuk dunia—menggaungkan harapan akan damai di tengah riuh konflik global.

Pelatihan Jurnalis Warga Pegiat Rakom JRKBB di Radio Bisma FM Gambiran

Acara dipandu oleh Haderi dri CITRA FM

Jaringan Radio Komunitas Broadcast Banyuwangi (JRKBB) senyampamg halal bihalal, mengadakan peningkatan kapasitas kru dengan adakan pelatihan reportase di Studio Bisma FM Gambiran, Minggu, 12 April 2026,dengan hadirkan pegiat Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan wartawan online.

Ketua  Perkumpulan Komunitas Gotong royong'45 Aguk Wahyu Nuryadi selaku pembina JRKBB berharap sebagai insan pers, semua menyadari fungsi media tak sekedar hiburan tapi juga informasi dan edukasi. Dan hendaknya anggota JRKBB programnya tak tak hanya karaoke, tapi ada talkshow, podcast, putar ILM maupun sampaikan warta berita.

"Setelah hari pers 9 Februari lalu di Kedai Makmoer saat pelantikan JRKBB dengan mengundang pemimpin umum Jurnal news dan Sastra wacana. Co. Id serta sinergi media, dari Dinas Kominfo dan Persandian Nafi Ferdian ingatkan untuk patuhi regulasi dan buat pendengar cerdas dan melek informasi dengan fakta tanpa hoax!Maka hari ini kita praktek baca berita, laporan langsung di lapangan dan juga ikuti era digital dengan bermain di media sosial" tukas Bung Aguk--denikian panggilan akrabnya yang juga reporter pertama Radio Mandala di awal Reformasi dan kini aktif sebagai wartawan Menara Madinah. Com ini.

Flyer Kegiatan

Dalam akhir sambutannya, Aguk disamping minal aidin wal faidzin  mengajak audience baca ummul kitab untuk mantan Ketua JRKI Jatim Untung Surojo serta orangtua pengurus JRKBB yang juga baru meninggal:Al Fatihah... Aamiin.. mugi husnul khotimah.

Wakil Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Jatim, Hadi Purwanto, yang sudah 29 tahun gawangi Radio Planet FM Bajulmati, ajak peserta jadi jurnalis warga di era tranformasi era digital untuk lebih bermakna dan manfaat untuk masyarakat. Sembari bekali dasar 5W+1H juga untuk perhatikan fakta yang obyektif tanpa opini, obyektif berimbang, sistematika runtut baik sesekali kalimat langsung, ejaan yang benar dan "bekali dokumentasi dengan caption atau keterangan yang mendukung! " tutur pemilik channel Ha Pe Aja, nama udara Venus dan pemegang Kartu Pers Jurnal news PT Tampo Mas Grup ini.

Materi Spotify dibawakan oleh Maulana Afandi dari Sastra Wacana

Acara yang dipandu Haderi dari Radio Komunitas BRIT FM Gendoh Sempu ini lanjut menampilkan narasumber jurnalis yang konten creator, Maulana Affandi, SS, pemimpin umum Sastra wacana. Ia berikan ilmu soal pahami demografi sasaran informasi dan primetime yang bernilai. "Jadi paham ya TKW Taiwan dan Hongkong yang proaktif dan para emak-emak enjoy mendengar sekira pukul 09.17-10.45! "tutur alumni UNEJ yang kini tempuh S-2 di Universitas Muhammadiah Malang ini yang punya viewers jutaan ini.

Yang menarik peserta untuk buka aplikasi spotify dan praktek siaran yang langsung didengarkan seantero. " jadi saya bisa hari ini punya 4-5 channel radio tanpa beli pemancar, tanpa buat studio standar, tanpa ijin serta bisa beriklan profesional dan ILM! " ungkapnya sambil senyum.

Pimpinan Bisma FM  Hariyanto persilahkan kru nambah penghasilan dan memperluas jejaring untuk nambah rejeki. Mesti ikuti jaman dan banyak pilihan sistem aplikasi termasuk streaming via fb atau tiktok dan youtube.

Pelatihan ditandai juga Ketua JRKBB Bambang Irawan menyerahkan sertifikat buat narasumber dan buat kader kartu pers JRKBB serta dipungkasi doa oleh pengusaha lontong lepet dan juragan pisang Ki Sukirman dari Radio Krisna FM Wongsorejo. (Yeti Chotimah/Haderi) 

Hadi Purwanto di Studio Rekaman BISMA FM

Pengurus Pemuda Katolik Banyuwangi Periode 2025–2028 Resmi Dikukuhkan

Banyuwangi (Lensa Banyuwangi) Pengurus Komisariat Cabang Kabupaten Banyuwangi periode 2025–2028 resmi dikukuhkan dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula . Dalam pengukuhan tersebut, ditetapkan sebagai ketua untuk memimpin organisasi selama tiga tahun ke depan. 

Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri sejumlah pejabat serta tokoh lintas organisasi. Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi , Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuar Bramudya, serta Purwowidodo Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi .

Dalam sambutannya, Agustinus Iwan Sanjaya menegaskan pentingnya kehadiran seorang Romo Moderator dalam mendampingi perjalanan organisasi. Menurutnya, peran moderator sangat dibutuhkan sebagai pembimbing iman bagi para anggota Pemuda Katolik, sehingga gerak organisasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual.

“Kami sebagai Pemuda Katolik membutuhkan bimbingan iman yang dilakukan oleh moderator. Dengan demikian, langkah organisasi akan lebih terarah dan selaras dengan nilai-nilai gereja,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai organisasi kepemudaan lintas agama dan latar belakang di Banyuwangi, seperti (GMNI), (HMI), serta organisasi kepemudaan lainnya. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk nyata semangat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Banyuwangi.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran Pemuda Katolik dalam membangun sinergi lintas sektor, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memperkuat nilai kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi.

Pelapak Baru Tanpa Pemberitahuan, Keramaian BCM Taman Blambangan Perlu Penataan Ulang

Banyuwangi, (Lensa Banyuwangi) Keramaian (BCM) di kian meningkat seiring bertambahnya jumlah pelapak baru. Namun, kehadiran sejumlah pedagang tanpa pemberitahuan kepada paguyuban setempat memunculkan persoalan dalam penataan area, terutama di jalur trotoar. 

Ketua Paguyuban BCM Taman Blambangan, , mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menerima informasi terkait masuknya pelapak baru tersebut. Ia menegaskan bahwa paguyuban pada dasarnya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, selama tetap menjalin komunikasi demi menjaga ketertiban.

“Kami tidak mempermasalahkan adanya pelapak baru. Namun, jika datang tanpa pemberitahuan, tentu menyulitkan dalam pengaturan lapak. Padahal kami sudah memiliki sistem penataan agar semua bisa tertib dan nyaman,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini BCM dikelola dengan sistem zonasi berbasis paguyuban yang mengatur jenis usaha dan penempatan lapak. Tanpa koordinasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan yang dapat berdampak pada kenyamanan pengunjung.

Sementara itu, beberapa pelapak baru mengaku sebelumnya berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani pada waktu yang sama. Karena sepinya pembeli, mereka memilih berpindah ke Taman Blambangan yang dinilai lebih ramai dan memiliki potensi pasar yang lebih baik.

“Kami pindah ke sini karena di tempat lama sepi. Di sini terlihat lebih hidup, jadi kami berharap bisa mendapatkan pembeli lebih banyak,” ungkap salah satu pedagang.

Rachmat berharap para pelapak baru segera berkoordinasi dengan paguyuban agar keberadaan mereka dapat diakomodasi secara tertib. Ia menekankan bahwa keterbukaan tetap dijaga, selama diiringi dengan kesadaran untuk mengikuti aturan bersama.

“Kalau semua saling koordinasi, penataan akan lebih mudah. Dampaknya juga baik bagi semua pihak, baik pedagang maupun pengunjung,” pungkasnya.

Meningkatnya jumlah pelapak di BCM menunjukkan geliat ekonomi kreatif masyarakat Banyuwangi. Namun demikian, kolaborasi dan kedisiplinan tetap menjadi kunci agar kawasan ini tetap tertata, nyaman, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

 Menata Ulang Respon Krisis Lingkungan

Emi Hidayati, Dosen Fak. Dakwah UNIIB Genteng

Krisis lingkungan global pada 2026 semakin serius, baik dari sisi dampak maupun kompleksitasnya. Pemanasan global akibat bahan bakar fosil masih menjadi isu utama, namun sering terhambat oleh politisasi. Padahal, data menunjukkan tekanan besar terhadap bumi: populasi satwa liar turun rata-rata 68% (1970–2016), sementara deforestasi menghilangkan hutan setara 300 lapangan sepak bola setiap jam. Produksi plastik melonjak dari 2 juta ton (1950) menjadi lebih dari 400 juta ton (2015), dengan 14 juta ton masuk ke laut setiap tahun dan diproyeksikan mencapai 29 juta ton pada 2040. Polusi udara menyebabkan 4,2–7 juta kematian per tahun.

Di sektor pangan, sepertiga makanan dunia (1,3 miliar ton) terbuang, meski 820 juta orang masih kelaparan. Sistem pangan menyumbang 26% emisi global, sementara 40% tanah telah terdegradasi. Krisis air juga mengancam, dengan 1,1 miliar orang kekurangan air bersih dan dua pertiga populasi dunia berisiko mengalami kelangkaan air pada 2025. 

Sementara , kita sedang menyaksikan hadirnya berbagai kebijakan simbolik dari pemerintah daerah dalam merespons isu lingkungan, salah satunya ajakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersepeda ke kantor guna mengurangi emisi karbon. Secara sepintas, langkah ini terlihat baik dan menunjukkan kepedulian. Namun, jika dilihat lebih dalam, kebijakan seperti ini sering kali bersifat sesaat dan belum menyentuh akar persoalan. Krisis lingkungan yang kita hadapi jauh lebih kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak cukup dijawab melalui perubahan kosmetik, melainkan membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara berpikir masyarakat. Masalah lingkungan bukan hanya persoalan tindakan, tetapi berakar pada cara manusia memandang dan membangun relasinya dengan alam.

Selama ini, alam sering dipahami sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia—baik untuk pembangunan, investasi, maupun peningkatan pendapatan daerah. Cara berpikir ini tercermin dalam banyak kebijakan: hutan dilihat sebagai lahan produksi, laut sebagai sumber tangkapan tanpa batas, dan tanah sebagai komoditas ekonomi. Dalam kajian akademik, pendekatan ini dikenal sebagai utilitarian, namun secara sederhana dapat dipahami sebagai cara pandang “alam selama masih menguntungkan, maka boleh dimanfaatkan”.

Sebaliknya, praktik kehidupan masyarakat lokal dan adat menunjukkan cara pandang yang berbeda. Alam tidak hanya diposisikan sebagai sumber penghidupan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Terdapat nilai-nilai yang menekankan keseimbangan, saling menjaga, dan tanggung jawab antar generasi. Masyarakat tidak hanya mengambil, tetapi juga menjaga agar sumber daya tetap lestari. Hal ini tampak dalam praktik bertani yang menjaga kesuburan tanah, perlindungan sumber mata air, serta aturan adat dalam pemanfaatan hutan dan laut.

Dari sini, kita belajar bahwa keberlanjutan kehidupan tidak cukup hanya dengan mengurangi dampak, tetapi memerlukan perubahan cara berpikir—dari sekadar memanfaatkan menjadi merawat. Pertanyaannya bukan lagi “apa yang bisa kita ambil dari alam?”, tetapi “apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga alam tetap hidup?”. Pergeseran ini penting karena akan memengaruhi cara kebijakan dirancang dan dijalankan.

Menghadapi kompleksitas krisis lingkungan, kita tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga desain kelembagaan yang mampu mengintegrasikan berbagai sistem pengetahuan. Pengetahuan lokal sesungguhnya telah lama menyediakan contoh nyata gaya hidup yang menopang keberlanjutan. Namun, selama ini pengetahuan tersebut sering dipandang hanya sebagai pelengkap—sekadar data atau informasi yang diambil, lalu disesuaikan dengan kerangka sains modern. Kritik yang muncul menegaskan bahwa cara ini berisiko menghilangkan makna asli pengetahuan lokal, karena dipaksa masuk ke dalam kerangka yang tidak sepenuhnya sesuai.

Karena itu, diperlukan ruang bersama di tingkat daerah—ruang dialog dan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara setara: pemerintah, masyarakat desa, komunitas adat, akademisi, dan pelaku usaha. Dalam ruang ini, tidak ada satu perspektif yang paling dominan. Pengetahuan modern dan pengetahuan lokal berdialog secara sejajar, saling melengkapi tanpa harus saling meniadakan. Masyarakat adat tidak lagi diposisikan sebagai “informan”, tetapi sebagai ko-produsen pengetahuan dan aktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menuntut perubahan desain institusi yang mampu mengatasi ketimpangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok marjinal. Selain itu, ruang dialog ini harus mampu mengakomodasi perbedaan cara pandang yang mungkin tidak selalu sejalan, tanpa harus memaksakan penyatuan. Ragam sistem pengetahuan dapat berjalan berdampingan—“berbeda tetapi sejajar”—saling belajar tanpa kehilangan identitasnya.

Pengetahuan lokal tidak hanya memberi solusi teknis, tetapi juga membentuk etika hubungan manusia dengan alam—berbasis memberi, timbal balik, dan tanggung jawab. Berbeda dengan cara pandang modern yang melihat alam sebagai objek untuk dimanfaatkan, masyarakat adat memandang alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus dirawat. Sikap ini lahir dari rasa keterhubungan yang mendalam, bukan sekadar aturan. Karena itu, keberlanjutan perlu dimaknai ulang: bukan hanya untuk kesejahteraan manusia, tetapi keseimbangan seluruh kehidupan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kelembagaan seperti konsep common asset trust atau trustee local berupa musyawarah lingkungan, yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah bersama lintas generasi, dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Bupati Banyuwangi Dorong Penguatan Sinergi Kemenag se-Jatim untuk Layanan Publik Inklusif

BANYUWANGI (Lensa Banyuwangi ( Bupati Ipuk Fiestiandani menghadiri pertemuan silaturahmi Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Forum ini dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi guna memperkuat kerja sama antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan sosial.b

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Chairani Hidayat. Para pimpinan Kemenag dari berbagai daerah di Jawa Timur turut hadir dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Dalam sambutannya, Akhmad Sruji Bahtiar menyampaikan penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terus mendukung penguatan kelembagaan Kementerian Agama. Ia menilai penyerahan aset berupa tanah hak pakai dari pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam menunjang peningkatan layanan keagamaan kepada masyarakat.

Sementara itu, Chairani Hidayat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah telah memberikan dampak nyata terhadap keberhasilan berbagai program, khususnya di bidang pendidikan keagamaan, pembinaan umat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam arahannya, Ipuk Fiestiandani menekankan bahwa seluruh anak didik, baik yang berada di sekolah umum maupun madrasah, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Ia mengingatkan agar tidak ada dikotomi dalam dunia pendidikan.

“Anak-anak kita adalah generasi Banyuwangi. Mereka harus mendapatkan perhatian yang sama tanpa membedakan latar pendidikan,” tegasnya.

Ipuk juga mengajak seluruh pihak untuk terus menguatkan semangat kolaborasi melalui konsep “gandeng bareng” sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menilai keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa kesinambungan kerja sama yang telah terbangun perlu dijaga dan diperluas agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi turut memberikan apresiasi atas peran aktif Kementerian Agama dalam mendukung program-program prioritas daerah, seperti pengendalian angka perceraian dan pencegahan pernikahan usia dini, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menutup sambutannya, Ipuk menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta atas kepercayaan menjadikan Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan. Ia berharap pertemuan ini semakin memperkokoh sinergi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan.