Puluhan Jamaah Diduga Jadi Korban, Polresta Banyuwangi Selidiki Kasus Umroh Ilegal

 BANYUWANGI (Warta Blambangan) Aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi mengungkap dugaan tindak pidana penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh tanpa izin resmi yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami kerugian. Dalam pengungkapan kasus tersebut, dua perempuan berinisial KIC dan ARM ditetapkan sebagai tersangka.

Pengungkapan perkara itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polresta Banyuwangi bersama Kementerian Haji dan Umroh serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima polisi pada 30 Desember 2025 terkait adanya jamaah yang gagal berangkat hingga dugaan keterlantaran jamaah di Tanah Suci.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan penyidik sementara telah mendata sedikitnya 11 orang yang diduga menjadi korban dalam kasus tersebut.

Menurutnya, sebagian korban dilaporkan tidak dapat diberangkatkan sesuai jadwal, sementara sebagian lainnya telah berangkat namun mengalami berbagai persoalan selama berada di Arab Saudi.

“Ada korban yang batal berangkat dan ada pula yang telah berangkat tetapi mengalami keterlantaran di Tanah Suci,” ungkap Kapolresta.

Dari hasil penyelidikan sementara, tersangka diduga menawarkan paket perjalanan ibadah umroh dengan tarif relatif murah, yakni sekitar Rp23 juta hingga Rp27 juta per orang. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya penawaran investasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah tersebut.

Penyidik mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikelola tersangka berada di wilayah Kecamatan Muncar dan disebut bekerja sama dengan pihak lain berinisial R di wilayah Gambiran. Korban dalam perkara tersebut tidak hanya berasal dari Banyuwangi, tetapi juga dari beberapa daerah lain, termasuk Surabaya.

Kapolresta menjelaskan bahwa kedua tersangka diduga menjalankan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh tanpa memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).

Atas dugaan tersebut, tersangka dikenakan Pasal 124 juncto Pasal 117 serta Pasal 122 juncto Pasal 115 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga menelusuri aliran transaksi keuangan yang diduga melibatkan sejumlah rekening terkait. Dari perhitungan sementara, total kerugian yang dialami para korban diperkirakan berkisar antara Rp400 juta hingga Rp500 juta dan masih berpotensi bertambah seiring perkembangan penyidikan.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat memilih jasa penyelenggara perjalanan ibadah. Legalitas perusahaan, izin operasional resmi, hingga kesesuaian identitas perusahaan dan rekening pembayaran diminta menjadi perhatian utama sebelum melakukan transaksi.

Polresta Banyuwangi juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban agar proses penyidikan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Saat ini penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya korban tambahan.

LKPP Tetapkan Sukojati Banyuwangi sebagai Desa Matang Pengadaan

 BANYUWANGI (Warta Blambangan)  Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Banyuwangi di tingkat nasional. Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu dari 12 pemerintah desa terbaik di Indonesia dalam tingkat kematangan pengadaan barang dan jasa desa yang dinilai oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Penghargaan bertajuk Desa Matang Pengadaan tersebut diberikan dalam kegiatan nasional bertema Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pencapaian Desa Anti Korupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola, dan Sumber Daya Manusia Pengadaan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Desa Sukojati Untung Suripno bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, MY Bramuda.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Desa Sukojati. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa desa mampu menjadi pusat lahirnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ipuk menilai pencapaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Desa Sukojati, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi desa lain dalam menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Apa yang dicapai Desa Sukojati dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan tata kelola yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga berharap capaian tersebut mampu mendorong desa-desa lain di Banyuwangi untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, MY Bramuda menjelaskan bahwa Desa Sukojati sebelumnya telah ditetapkan oleh LKPP sebagai salah satu dari 12 desa piloting di Indonesia dalam program peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa desa.

Dalam agenda tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama terkait pelaksanaan replikasi pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang dan jasa desa di berbagai wilayah.

Menurut Bramuda, langkah tersebut bertujuan memperluas penerapan tata kelola pengadaan yang lebih baik melalui proses pembelajaran antar desa.

“Program ini diharapkan dapat menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik terbaik antardesa dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju desa mandiri dan desa yang berintegritas,” jelasnya.

Kepala Desa Sukojati Untung Suripno mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Ia mengatakan pemerintah desa selama ini berupaya menerapkan prinsip pengadaan yang sesuai aturan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Ia menjelaskan bahwa setiap proses pengadaan dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku, termasuk mencari pembanding harga agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

“Setiap pengadaan yang dilakukan selalu memperhatikan prinsip serta etika pengadaan barang dan jasa, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat optimal,” katanya.

Sebelumnya, Desa Sukojati juga telah memperoleh berbagai pengakuan nasional. Sejak tahun 2022 desa tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai desa percontohan anti korupsi. Selain itu, pada tahun 2023 Desa Sukojati juga menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai pengelola keuangan terbaik.

Kelompok Nelayan dan Petani Ikan Perkuat Skill melalui Seminar Tata Kelola Budidaya Tambak

Banyuwangi (Warta Blambangan) Kelompok nelayan dan petani ikan di Banyuwangi tampak antusias mengikuti Seminar Penguatan Tata Kelola Budidaya Tambak Berbasis Kawasan yang digelar pada Rabu (20/5/2026) di Kalimaya Resto, Karangrejo, Banyuwangi. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan tambak yang produktif dan berkelanjutan.

Seminar yang digagas oleh Yayasan Sinergi Akuakultur Indonesia (YSAI) bekerja sama dengan kelompok nelayan Banyuwangi dan Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU) Banyuwangi tersebut bertujuan memberikan pencerahan sekaligus solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sektor pertambakan tradisional.

Perwakilan YSAI, Dedi P. Anggara, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan agar masyarakat tambak di wilayah pesisir memahami tata kelola budidaya yang baik, mulai dari aspek teknis hingga pengelolaan kawasan yang berorientasi pada keberlanjutan usaha.

“Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat pesisir, khususnya pelaku budidaya tambak, memahami cara mengelola budidaya tambak secara baik dan benar, sehingga produktivitas meningkat serta mampu menopang kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam seminar tersebut, Ketua Badan Kemaritiman NU (BKNU) Banyuwangi, Ir. Hardy Pitoyo, hadir sebagai narasumber utama dengan materi bertajuk “Permasalahan Tambak Tradisional dalam Perspektif Tata Kelola Budidaya Udang Berbasis Kawasan.”

Hardy menjelaskan bahwa berbagai persoalan klasik pada tambak tradisional menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola budidaya berbasis kawasan sebagai solusi pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, desain tambak, konstruksi, dan tata letak yang tidak beraturan menjadi salah satu kendala utama karena menyulitkan pengelolaan air, limbah, serta penerapan sistem biosecurity secara efektif.

“Dalam pendekatan berbasis kawasan, tata ruang tambak diatur secara terpadu, mulai dari keseragaman saluran air masuk dan keluar, kolam pengendapan, hingga penerapan jalur biosecurity guna meminimalkan risiko penyakit,” terang Hardy.

Ia juga menyoroti minimnya perawatan fasilitas umum, terutama saluran air masuk, yang menunjukkan lemahnya koordinasi antar pelaku tambak. Dalam konsep tata kelola berbasis kawasan, infrastruktur bersama menjadi tanggung jawab kolektif sehingga kualitas air lebih terjaga dan risiko pencemaran dapat ditekan.

Lebih jauh, Hardy menegaskan bahwa rendahnya penerapan biosecurity pada sebagian besar tambak tradisional menjadi ancaman serius terhadap produktivitas budidaya udang. Oleh sebab itu, sistem pengawasan kesehatan budidaya perlu diterapkan secara serentak dan terstandar, mulai dari pengawasan benur, pengelolaan air, pembatasan akses keluar-masuk kawasan, hingga pengendalian penyakit.

“Budidaya tambak tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ketika ada penyakit di satu lokasi, dampaknya dapat meluas ke tambak lain. Karena itu diperlukan pengelolaan bersama berbasis kawasan,” tambahnya.

Selain itu, seminar juga menghadirkan narasumber kedua, Ardy Soesanto dari UPT BAPL Bangil, yang memaparkan teknik dan strategi pengelolaan tambak sesuai standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Peserta dibekali pemahaman mengenai tata kelola budidaya yang efektif, efisien, aman, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi.

Di sela-sela seminar, Haikal Kafili, selaku perwakilan PCNU Banyuwangi, menyampaikan bahwa pengelolaan tambak merupakan bagian dari ikhtiar manusia dalam menerima amanah untuk memakmurkan sumber daya alam di muka bumi dengan penuh tanggung jawab.

“Pengelolaan tambak ini bukan semata soal ekonomi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga amanah Allah SWT untuk memakmurkan bumi dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam,” ujarnya.

Sementara itu, kegiatan dibuka secara resmi oleh Yuly Susan Tony, Kabid Perikanan Budidaya Kabupaten Banyuwangi, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi upaya peningkatan kualitas SDM yang dilakukan masyarakat secara mandiri.

Menurutnya, inisiatif seperti ini menjadi langkah penting untuk membangun kemandirian masyarakat agar tidak selalu bergantung pada pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan.

“Kami mengapresiasi semangat masyarakat dalam meningkatkan kapasitas diri secara mandiri. Ini menjadi modal penting untuk membangun sektor budidaya perikanan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” katanya.

Melalui seminar ini, para nelayan dan petani ikan diharapkan semakin memahami pentingnya tata kelola budidaya tambak berbasis kawasan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan klasik pertambakan, sehingga mampu menciptakan usaha budidaya yang lebih produktif, aman dari penyakit, efisien, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Banyuwangi.

Ratusan Santri Darun Najah Banyuwangi Ikuti Wisuda Tahfidz Al-Qur’an 2026

 BANYUWANGI, (Warta Blambangan) Suasana penuh khidmat dan haru mewarnai pelaksanaan Wisuda Tahfidz Al-Qur’an Yayasan Pendidikan dan Sosial Darun Najah Banyuwangi yang digelar di El Royal Hotel Banyuwangi, Kamis (14/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, tokoh pendidikan, dewan guru, wali murid, serta tamu undangan lainnya.

Wisuda tahfidz merupakan agenda rutin tahunan Yayasan Darun Najah yang didirikan almarhum KH. Harun Abdullah. Program tahfidzul Qur’an menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di lingkungan yayasan dan diwajibkan bagi seluruh siswa sebagai upaya membentuk generasi berkarakter Qur’ani.

Tahun ini, sebanyak 234 siswa mengikuti prosesi wisuda. Rinciannya terdiri atas 37 siswa MI Darun Najah 1 putra, 159 siswa MI Darun Najah 2 putri, dan 40 siswa MTs Darun Najah.

Capaian hafalan para peserta pun beragam. Sebanyak 97 siswa menyelesaikan hafalan juz 30, 90 siswa juz 1, 37 siswa juz 2, tiga siswa juz 3, empat siswa juz 4, serta satu siswa mencapai hafalan juz 6.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dr. Chaironi Hidayat, melalui sambutan video yang diputar dalam acara, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Darun Najah dalam mengembangkan pendidikan Al-Qur’an di Banyuwangi.

Menurutnya, menghafal Al-Qur’an tidak hanya menjadi bekal spiritual, tetapi juga mampu membantu seseorang dalam memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Ia juga menilai keberadaan Pesantren Darun Najah telah memberi kontribusi nyata terhadap penguatan pendidikan keagamaan dan pembinaan generasi muda di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Banyuwangi, pengawas madrasah, Lurah Tukangkayu, para guru dan ustaz, serta seluruh orang tua wisudawan.

Pengasuh Pesantren Darun Najah, KH. Latif Harun, menuturkan bahwa Al-Qur’an memiliki keistimewaan luar biasa untuk dipelajari dan dihafalkan. Ia mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad SAW yang ummi mampu menerima dan menghafal wahyu dengan sempurna.

“Semoga para santri tidak hanya mampu menghafal hingga 30 juz, tetapi juga memahami dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan tahfidz tidak akan menghambat kemampuan akademik para santri. Sebaliknya, hafalan Al-Qur’an diyakini mampu memperkuat daya pikir dan memudahkan proses belajar berbagai ilmu lainnya.

Sementara itu, Plt Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Banyuwangi, Fakhrurazi, mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Darun Najah karena putrinya turut menjadi wisudawati pada kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa seluruh anaknya merupakan alumni Darun Najah, bahkan istrinya pernah menjadi pengajar di lembaga itu.

Prosesi wisuda semakin menarik ketika para wisudawan menampilkan sesi sambung ayat Al-Qur’an di hadapan tamu undangan. Penampilan tersebut menuai apresiasi karena menunjukkan kemampuan hafalan para santri secara langsung dan meyakinkan.

Di penghujung acara, seluruh wisudawan dan wisudawati menyanyikan lagu Sahabat Qur’an secara bersama-sama. Suasana haru semakin terasa ketika para santri turun dari panggung untuk menemui dan memeluk orang tua masing-masing. Tangis bahagia pun pecah di antara para wali murid sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan putra-putri mereka menapaki jalan Al-Qur’an.

LKKNU Jadi Sorotan Penguatan Keluarga Maslahah di Banyuwangi

BANYUWANGI, 10 Mei 2026— Pelantikan kepengurusan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi masa khidmat 2026–tidak hanya menjadi momentum pengukuhan jajaran syuriyah dan tanfidziyah, tetapi juga akan diikuti dengan pengukuhan berbagai lembaga yang berada di bawah naungan PCNU Banyuwangi sebagai bentuk penguatan peran organisasi dalam menjawab kebutuhan umat di berbagai sektor kehidupan. Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, PCNU Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan organisasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ketahanan keluarga.

Salah satu lembaga yang menarik perhatian dalam pengukuhan tersebut adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Lembaga ini dipandang strategis karena memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Di tengah perubahan sosial yang cepat, LKKNU hadir membawa gagasan besar tentang pentingnya membangun keluarga maslahah, yakni keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

LKKNU memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kualitas keluarga Muslim, mulai dari penguatan mental spiritual, kesehatan keluarga, hingga kesejahteraan sosial masyarakat. Program-program yang diusung juga menyentuh berbagai persoalan aktual, seperti isu kependudukan, kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga rentan, bimbingan pranikah, hingga konseling keluarga.

Konsep keluarga maslahah yang diusung LKKNU tidak sekadar dimaknai sebagai keluarga harmonis dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga keluarga yang mampu menjaga nilai agama, kehormatan, dan kebermanfaatan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, keberadaan lembaga ini dinilai menjadi salah satu garda penting NU dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari tingkat keluarga.

Dalam kepengurusan LKKNU PCNU Banyuwangi, sosok Dalilatus Saadah dipercaya sebagai ketua. Ia dikenal sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gambiran yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selain menjadi pengurus Muslimat NU Cabang Banyuwangi, ia juga tercatat sebagai pengurus Forum Kabupaten Sehat Banyuwangi.

Kepercayaan yang diberikan kepada Dalilatus Saadah dinilai selaras dengan pengalaman dan kiprahnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya penguatan keluarga dan pembinaan perempuan di tingkat akar rumput. Kehadirannya diharapkan mampu membawa LKKNU menjadi ruang pengabdian yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, posisi wakil ketua diisi oleh Nur Anim Jauhariyah yang dikenal sebagai akademisi dan saat ini menjabat Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah (S2) di Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi. Keterlibatan akademisi dalam struktur kepengurusan LKKNU diharapkan mampu memperkuat aspek keilmuan, riset, dan pengembangan program berbasis kebutuhan masyarakat.

Di jajaran kepengurusan juga terdapat Lilikh Maslihah yang dikenal sebagai mantan Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi. Pengalaman di bidang pengawasan publik dan pemberdayaan masyarakat menjadi nilai tambah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan LKKNU.

Menariknya, dalam jajaran pembina LKKNU turut bergabung dua politisi perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi lintas partai. Salah satunya adalah Marifatul Kamila, politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi. Sosoknya dikenal aktif dalam berbagai isu sosial, perempuan, dan kebijakan publik di tingkat legislatif.

Selain itu, terdapat pula Desi Prakasiwi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga menjabat anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Keterlibatan tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang tersebut menunjukkan bahwa penguatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda bersama yang melampaui sekat politik.

Pelantikan dan pengukuhan lembaga-lembaga di lingkungan PCNU Banyuwangi yang akan dilaksanakan ini menjadi simbol konsolidasi organisasi menuju pengabdian yang lebih luas dan nyata di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi tokoh agama, akademisi, aktivis sosial, dan unsur legislatif, LKKNU Banyuwangi diharapkan mampu menghadirkan gerakan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memberi dampak langsung bagi kehidupan umat.

Di tengah arus zaman yang terus berubah, NU Banyuwangi tampak ingin menegaskan bahwa kekuatan organisasi bukan hanya terletak pada besarnya jamaah, melainkan pada kemampuannya menjaga kemaslahatan masyarakat mulai dari lingkup yang paling kecil: keluarga.

Lomba Dai’yah, Cerdas Cermat, dan Paduan Suara Semarakkan Harlah ke-80 Muslimat NU Banyuwangi

BANYUWANGI, (Warta Blambangan) Lomba dai’yah, cerdas cermat, dan paduan suara menjadi rangkaian kegiatan yang paling menyita perhatian dalam menyambut peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU Banyuwangi yang digelar di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi (UNIIB), Ahad (10/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti kader Muslimat NU dari berbagai anak cabang se-Kabupaten Banyuwangi dan berlangsung semarak dengan dukungan para suporter dari masing-masing wilayah.

Suasana penuh semangat dan kekeluargaan tampak mewarnai jalannya kegiatan sejak pagi. Tidak hanya peserta yang antusias mengikuti perlombaan, para pendukung dari Muslimat NU anak cabang juga turut memeriahkan acara dengan memberikan dukungan kepada kontingen masing-masing.

Khusus lomba dai’yah, panitia menghadirkan dewan juri yang berpengalaman di bidang dakwah, pendidikan, dan literasi. Mereka yakni Syafaat dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang juga aktif di Komite Bahasa dan Sastra DKB serta Ketua Lentera Sastra, kemudian Muh. Fauzan Anshori dari KUA Srono yang dikenal sebagai dai nasional, serta Anis Muyasaroh, guru MAN 4 Banyuwangi sekaligus pembina LPTQ Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi, Achmad Turmudzi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengabdian di lingkungan Nahdlatul Ulama harus dilandasi semangat kebersamaan dan mencari keberkahan.

“Dalam organisasi tentu ada dinamika. Namun selama masih ada semangat persatuan dan kebersamaan, organisasi itu tetap kuat dan hidup,” ujarnya.

Ia berharap Muslimat NU Banyuwangi semakin solid serta mampu memperkuat kontribusi organisasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua PC Muslimat NU Banyuwangi, Hj. Istianah, mengatakan bahwa kegiatan harlah tersebut menjadi wadah untuk menggali sekaligus mengembangkan potensi kader perempuan NU di Banyuwangi.

“Banyak kader Muslimat NU di tingkat anak cabang yang memiliki kemampuan luar biasa, khususnya dalam bidang dakwah. Kami berharap melalui kegiatan ini lahir kader-kader dai’yah yang berkualitas dan mampu menjadi penggerak di masyarakat,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Desi Prakasiwi, yang memberikan dukungan terhadap kiprah Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan kegiatan sosial-keagamaan.

Selain itu, hadir pula Satriyo serta Ketua MWN-NU Kecamatan Genteng yang turut memberikan apresiasi terhadap semangat kader Muslimat NU dalam menyemarakkan Harlah ke-80.

Melalui kegiatan tersebut, Muslimat NU Banyuwangi diharapkan semakin mempererat ukhuwah antar kader sekaligus memperkuat peran perempuan NU dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Direktur Klinik Pratama KDS Rogojampi Ikuti Upacara Hardiknas 2026, Kuntulan Ewon Semarakkan Taman Blambangan

BANYUWANGI, (Lensa Banyuwangi)  Direktur Klinik Pratama dr. Didik Sulasmono (KDS), Bd. Diah Fitrianingsih, S.Keb., Ch., menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Taman Blambangan, Banyuwangi, Jumat (2/5/2026).

Klinik Pratama KDS yang berada di Jl. Alisakti No. 06, Gitik, Rogojampi, dikenal sebagai salah satu layanan kesehatan masyarakat di wilayah Banyuwangi selatan. Kehadiran jajaran klinik dalam agenda tersebut menunjukkan dukungan terhadap dunia pendidikan dan kemajuan generasi bangsa.

Upacara berlangsung tertib dan khidmat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebagai inspektur upacara. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala OPD, pimpinan instansi, tokoh masyarakat, pelajar, serta ribuan warga yang memadati kawasan Taman Blambangan.

Suasana semakin meriah saat acara dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal Kuntulan Ewon. Kesenian tradisional khas Banyuwangi itu memadukan gerakan kompak, tabuhan rebana, serta lantunan shalawat yang menggema di tengah lapangan.

Penonton semakin terpukau ketika vokalis MAN 3 Banyuwangi, Damar Aji, melantunkan shalawat dengan suara merdu dan penuh penghayatan. Penampilan tersebut sukses memikat perhatian para tamu undangan, mulai Forkopimda, kepala dinas, hingga masyarakat umum yang hadir.

Peringatan Hardiknas 2026 di Banyuwangi pun menjadi momen istimewa, karena tidak hanya meneguhkan semangat pendidikan, tetapi juga menghadirkan kekayaan budaya lokal bernuansa religius yang mendapat sambutan hangat masyarakat.