Tentang
Soeharto, Gelar Pahlawan, dan Luka yang Enggan Sembuh
Oleh :
Syafaat
Di
suatu malam yang lembut, ketika angin hanya berani menyentuh daun-daun dengan
ujung jarinya, berita mengenai seorang presiden yang akhirnya dianugerahi gelar
pahlawan nasional hadir seperti bisikan dari masa lampau, namanya Soeharto.
Kabar itu menggugah ruang batin yang lama tak dibuka, seakan setiap huruf
membawa debu sejarah yang perlu ditiup pelan agar bentuknya terlihat jelas.
Malam itu memanjang seperti ruang doa, dan sejarah duduk di hadapan bangsa ini
dengan wajah-wajah yang pernah tersenyum, sekaligus wajah-wajah yang hilang.
Tidak
ada sejarah yang sepenuhnya suci, kecuali sejarah para nabi. Selain itu,
semuanya tersusun dari tangan manusia, tangan yang gemetar, tangan yang
sesekali teguh, tangan yang dapat menanam kebaikan dan sekaligus menyakiti.
Mungkin karena itu perdebatan tentang Soeharto tak pernah tuntas: yang
diperbincangkan bukan hanya orangnya, tetapi juga cara bangsa ini memilih mengingat,
mengampuni, atau tidak mengampuni masa lalu.
Di
satu sisi, banyak yang mengingat Soeharto seperti ayah tua yang bekerja dalam
diam: membangun sawah, menghadirkan puskesmas, mendirikan sekolah, menciptakan
stabilitas. Tahun 1984 disebut seperti tahun ketika hujan turun setelah kemarau
Panjang, tahun ketika Indonesia meraih swasembada beras. Nama Soeharto juga
digandengkan dengan julukan “Bunga Pertempuran” dari Jenderal Soedirman,
Serangan Umum 1 Maret, serta operasi merebut Papua ketika banyak bagian negeri
masih diguncang ketidakpastian. Bagi sebagian orang, figur itu hadir setiap
kali republik hampir pingsan.

Namun
ada sisi lain yang menyimpan bayang-bayang panjang. Bagi sebagian rakyat,
Soeharto dikenang seperti malam yang terlalu gelap: dingin, tajam, penuh
ketakutan. Mereka mengingat pelanggaran HAM yang tak pernah diuji tuntas di
pengadilan, penangkapan dan penghilangan, tubuh-tubuh yang tak pernah kembali,
dan ibu-ibu yang menua tanpa sempat mendengar kabar anaknya. Mereka mengingat
Timor Timur, operasi militer, serta fusi partai, lorong politik yang meredupkan
banyak suara. Mereka juga mengingat KKN yang menjadi jaring raksasa selama
berpuluh-puluh tahun.
Ketika
Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto pada 2025,
perdebatan pun membara seperti bara yang lama tertimbun di bawah abu. Ada yang
melihat keputusan itu sebagai bentuk penghormatan: jasa pembangunan, ketahanan
pangan, stabilitas negeri yang pernah goyah. Namun seakan-akan sebagian bangsa
lupa bahwa kebaikan sebesar apa pun tak pernah otomatis menghapus dosa sejarah.
Cahaya tetap cahaya, namun bayangan tetap menempel pada siapa pun yang pernah
berdiri di bawah matahari kekuasaan.
Negara
bukan dipimpin langsung oleh Tuhan. Negara bekerja melalui prosedur, rapat,
rekomendasi, tanda tangan, dan suara-suara yang disaring oleh meja pertemuan.
Sedangkan luka bekerja melalui ingatan, dan ingatan tak mengenal mekanisme
administratif. Luka datang seperti zikir malam, diulang, bergetar, dan tak
pernah benar-benar hilang. Ia hidup di dada para keluarga korban, hidup dalam
cerita yang tak sempat ditulis, hidup dalam kecemasan yang diwariskan diam-diam
kepada generasi berikutnya.
Lalu
muncullah suara-suara yang menentang: bagaimana mungkin seseorang yang didemo
mahasiswa pada 1998 kini disebut pahlawan? Argumen itu meluncur deras, seolah
sejarah dapat dilihat hanya dari satu jendela. Mereka lupa sesuatu yang
sederhana: pada 1998, Soeharto belum disebut pahlawan. Seperti ketika pada
akhir 1960-an demonstrasi terhadap Soekarno berkobar di jalanan; saat itu
Soekarno masih hidup, masih memikul beban politiknya sendiri, dan belum
menyandang gelar pahlawan. Dalam tradisi negeri ini, gelar pahlawan adalah
kabar setelah kematian, sebuah doa yang diberikan saat napas telah berhenti,
bukan saat riuh dunia masih mengepung.
Mereka
yang turun ke jalan pada 1998 bukan sedang mendemo seorang pahlawan; mereka
sedang memprotes seorang pemimpin yang sedang berkuasa, sedang membongkar
tembok ketakutan yang dibangun puluhan tahun. Sama seperti mereka yang berdemo
terhadap Soekarno bukan sedang mencaci seorang pahlawan, melainkan menantang
seorang presiden yang masih bergerak dalam sejarah hidup. Gelar pahlawan datang
kemudian, datang dengan proses yang lain, dengan penilaian yang bukan lagi pada
tubuh yang bernapas, tetapi pada warisan yang tertinggal setelah keheningan.
Namun
sebagaimana setiap keputusan negara, pemberian gelar ini tetap saja
mengaduk-aduk ruang batin bangsa. Ada yang merayakan, ada yang menangis, ada
yang terdiam karena luka lama kembali membuka pintu. Dalam agama, manusia
diajarkan bahwa Tuhan menimbang amal dan dosa dengan keseimbangan yang hanya
Dia yang memahami. Tetapi negara tak punya timbangan seperti itu. Negara hanya
punya arsip, rapat, rekomendasi, dan tafsir kekuasaan. Di titik itulah sering
terselip kegelisahan: apakah gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan, atau
justru cara paling halus untuk merapikan masa lalu?
Sejarah
berjalan seperti angin sore yang lembut tetapi membawa aroma masa silam. Dan
bangsa ini, mau tak mau, harus belajar membedakan antara menghormati jasa dan
memutihkan luka; antara mengingat dengan jujur dan mengingat dengan tujuan.
Sebab keberanian sejati bukanlah memberi gelar, melainkan berani mengakui
seluruh cerita: cahaya dan gelapnya, doa dan dendamnya, jasa dan darahnya, tanpa
meninggalkan satu pun dari keduanya.
Bangsa
ini sering menilai tokoh sejarah seperti menilai malaikat atau setan, seolah
manusia hanya boleh berdiri di dua ujung yang saling meniadakan. Padahal
manusia, siapa pun dia, selalu hidup di wilayah senja: ruang tengah yang tidak
sepenuhnya terang, tidak pula sepenuhnya gelap. Di sanalah kebaikan dan
keburukan melekat seperti dua sisi selembar daun yang tumbuh dari batang yang
sama. Sisi pertama menangkap cahaya, sisi lainnya menampung bayang; tetapi yang
tumbuh tetaplah satu daun, satu riwayat, satu napas yang pernah melintasi bumi
ini.
Dalam
ruang senja itulah nama Soeharto mendesis dari halaman Sejarah, kadang sebagai
cahaya yang menerangi jalan pembangunan, kadang sebagai bayang-bayang yang tak
mudah dihapus. Ada yang mengutip Ricklefs tentang pendidikan militernya
di bawah Belanda dan Jepang, seolah karakter seorang pemimpin dibentuk dari
mata bajak yang diasah dua kekuatan penjajah. Ada pula yang mengingat kenaikan
pangkatnya setelah G30S, tongkat Kostrad yang digenggam seperti takdir, serta
lembaran Supersemar yang menjadi pintu ke arah kekuasaan yang panjang.
Langkah-langkahnya
menuju puncak itu bagai langkah seorang manusia yang sedang diuji Tuhan: setiap
pijakan menyimpan tanda tanya, setiap keputusan menyisakan jejak antara amanah
dan ambisi. Tidak ada yang tahu dengan pasti apakah ia sedang mengangkat beban
bangsa atau justru menumpukkan beban baru di punggung rakyat. Sejarah bergerak
seperti sungai malam, airnya mengalir, tapi kedalamannya tidak pernah
benar-benar terlihat.
Namun
ada pula catatan lain yang kerap terlipat di antara debu arsip dan riuh
perdebatan: bahwa pada tahun 1960-an, ketika suara untuk mengadili Soekarno
menggema dari gedung MPR seperti gelombang yang mencari tebing untuk dihantam,
Soeharto justru memilih diam yang penuh makna. Diam yang bukan pengecut, tetapi
penyangga marwah. Ia menolak desakan itu. Alasannya sederhana namun berlapis
seperti ayat-ayat yang menunggu dibaca dengan hati yang bening: menghormati
Sang Proklamator, menjaga martabat seorang ayah bangsa, melaksanakan amanah
leluhur (mikul duwur mendhem jero). Dalam kerapuhan zaman itu, sikap tersebut
menjelma setetes embun yang jatuh di tengah badai, bening dan kecil, tetapi
mampu menenangkan sekeping nurani yang belum padam.
Di
tanah Jawa, para ksatria lama menjaga adab seperti menjaga pusaka: tidak
menelanjangi pendahulu di hadapan zaman, tidak meruntuhkan nama yang pernah
menyalakan obor pertama. Sikap itu seperti sisa cahaya dari tradisi yang
percaya bahwa hormat kepada yang dahulu adalah bagian dari kesempurnaan laku,
bagian dari perjalanan ruhani seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan
bukan hanya soal memerintah, tetapi juga soal merawat jejak sejarah dengan hati
yang bersih.
Peristiwa-peristiwa
itu saling mengait seperti tasbih yang terulur. Setiap butir mengandung makna
yang berbeda: ada butir jasa, ada butir luka, ada butir yang belum jelas apakah
ia adalah doa atau peringatan. Sejarah tak pernah meminta manusia untuk memilih
satu sisi saja; sejarah hanya meminta untuk melihat semuanya, lalu menundukkan
kepala, karena yang dibicarakan bukan hanya nama, melainkan perjalanan seorang
manusia yang berjalan dalam cahaya dan bayang sekaligus.
Dan
bangsa ini, mungkin suatu hari nanti, akan belajar menilai tokoh sejarah tidak
dengan mata yang memutihkan atau menghitamkan, tetapi dengan mata yang mampu
melihat senja: wilayah di mana malaikat dan setan tak berdiri di dua kutub,
melainkan menyelinap bersama-sama dalam diri setiap manusia yang pernah diberi
kuasa. Namun sejarah tidak pernah sesederhana itu. Sejarah lebih mirip air
wudu: kadang jernih, kadang keruh, tergantung siapa yang menampung. Ia bisa
membersihkan, tetapi juga dapat meninggalkan rasa dingin yang menggigit.
Bangsa
ini mungkin seperti seorang tua yang berjalan perlahan menuju masjid pada waktu
subuh. Di satu tangan ada tasbih, di tangan lain ada ingatan yang berat. Ia
ingin memaafkan, tetapi beberapa luka terlalu dalam untuk sekadar ditutup
dengan kata “pahlawan.” Ia ingin melupakan, tetapi nama-nama yang hilang tetap
terukir di batu nisan ingatan kolektif.
Pertanyaan
pun muncul: apakah negara boleh memberikan gelar pahlawan ketika sebagian besar
luka belum sempat diseka? Apakah penghormatan adalah bentuk kesalehan sosial
atau cara paling halus untuk memutihkan masa lalu? Dalam agama, keadilan
disebut sebagai cahaya, tetapi dalam sejarah, keadilan sering hanya
bayang-bayang dari cahaya itu, bergerak sedikit setiap kali didekati.
Orde
Baru mengajarkan bahwa stabilitas bisa dibeli, tetapi harganya mahal. Ketika
Soeharto akhirnya mundur pada 1998, dentuman sejarah yang tertahan selama
puluhan tahun pun pecah. Mahasiswa turun ke jalan, kaca pecah, suara-suara yang
lama dikurung keluar seperti burung yang terbebas dari sangkar gelap. Soeharto
telah membangun banyak hal, tetapi juga meninggalkan luka-luka besar. Gelar
pahlawan mungkin bisa diberikan, tetapi ingatan tak boleh dipaksa ikut tunduk.
Jasa harus dihormati, luka harus diakui, dan sejarah tidak boleh disucikan
dengan tergesa-gesa.
Seperti
azan dari surau kecil di ujung gang sering terdengar seperti pesan halus bahwa
manusia hanya mampu melihat sebagian dari kebenaran. Tuhan Maha Melihat
keseluruhannya. Tugas manusia hanya satu: jujur. Jujur pada jasa, jujur pada
luka, jujur pada sejarah. Dan ketika bangsa ini lebih matang, mungkin nama
Soeharto akan dipandang dengan lebih jernih, bukan sebagai malaikat, bukan
sebagai setan, melainkan sebagai manusia yang meninggalkan jejak panjang yang
harus dipelajari, bukan diputihkan.
Ingatan
harus dijaga seperti menjaga air wudu: dengan hati-hati, karena ia mudah batal,
tetapi tetap harus dijaga agar kebenaran tidak hilang ditelan waktu.
Penulis adalah ASN
Kemenag / Ketua Lentera Sastra Banyuwangi